Jawaban:

Penyusunan RPPLH (Rencana Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk RPPLH nasional, penyusunannya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Sedangkan untuk RPPLH provinsi dan kabupaten, penyusunannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti akademisi, LSM, dan masyarakat setempat. RPPLH sendiri bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di wilayah tersebut agar tetap terjaga dan terpelihara.