Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 menjelaskan beberapa lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut adalah beberapa lembaga negara dan perannya:

1. Presiden: sebagai kepala negara dan pemerintahan, ia bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara, kebijakan negara, dan pemeliharaan integritas nasional

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat, DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menyetujui program kerja pemerintah (RKP) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

3. Mahkamah Konstitusi (MK): lembaga yudikatif yang berwenang menguji dan memutus sengketa yang berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD): sebagai lembaga perwakilan daerah yang bertugas memperjuangkan kepentingan daerah dan memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah.

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

7. Tentara Nasional Indonesia (TNI): lembaga negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara serta menjaga keamanan nasional.

8. Komisi Yudisial (KY): lembaga negara yang bertugas mengawasi dan merekomendasikan kinerja hakim dan lembaga peradilan.

Peran lembaga-lembaga negara ini berbeda-beda, tetapi semuanya bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integrasi nasional serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.