Jawaban:

Berikut adalah dasar hukum atau peraturan yang mengatur usaha bela negara:

• Undang-undang --> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, mengatur tentang pengelolaan sumber daya nasional yang berkaitan dengan pertahanan negara.
• UUD 1945 --> Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
• Ketetapan MPR --> Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional, menegaskan tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa dan negara dari segala ancaman dan gangguan.

Pembahasan:

> Undang-Undang adalah peraturan hukum tertulis yang dibuat oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan lainnya.

> UUD 1945 adalah konstitusi atau undang-undang dasar yang menjadi landasan hukum tertinggi bagi negara Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak asasi manusia, dan kewajiban-kewajiban warga negara.

> Ketetapan MPR adalah keputusan yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengatur masalah-masalah penting yang berkaitan dengan negara dan bangsa. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, Ketetapan MPR memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kebijakan negara.