Salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan keteraturan dalam hukum, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami dan mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan.

Pembahasan

Dalam kasus Langkah Pemerintah Susun Pedoman Interpretasi UU ITE Dipertanyakan, terdapat masalah yang terkait dengan asas kepastian hukum. Pasal 1 ayat (2) UU ITE mendefinisikan kata-kata yang digunakan dalam UU ITE. Namun, definisi yang diberikan dalam pasal tersebut masih bersifat umum dan terbuka, sehingga menimbulkan banyak tafsiran yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana untuk menyusun pedoman interpretasi UU ITE.

Namun, langkah tersebut dipertanyakan oleh beberapa pihak karena dapat mengurangi kepastian hukum. Pedoman interpretasi UU ITE yang dibuat oleh pemerintah dapat berubah-ubah tergantung pada kepentingan pemerintah atau penafsir UU ITE. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan UU ITE, karena tidak jelas bagaimana cara menginterpretasi UU ITE yang benar.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang asas kepastian hukum:yomemimo.com/tugas/15356997

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1