Pancasila diterapkan sebagai dasar negara sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Namun, interpretasi dan penerapannya berbeda-beda pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Pada masa orde lama, Pancasila diterapkan sebagai dasar negara secara formal, namun penerapannya tidak selalu konsisten. Pancasila digunakan sebagai justifikasi politik oleh pemerintah untuk menindak tegas aktivitas politik yang dianggap mengancam keamanan negara.

Pada masa orde baru, Pancasila dijadikan dasar negara yang diakui oleh pemerintah, namun interpretasi Pancasila dikendalikan oleh pemerintah dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan kepentingan negara dan pemerintah. Penerapannya pun tidak selalu sesuai dengan asas-asas demokrasi dan hak asasi manusia.

Pada masa reformasi, Pancasila diakui kembali sebagai dasar negara yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Penerapannya dilakukan dengan lebih konsisten dan sesuai dengan asas-asas demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, masih ada beberapa perbedaan dalam interpretasi Pancasila oleh berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah.

Persamaannya adalah Pancasila selalu diakui sebagai dasar negara dan dijadikan acuan dalam pembangunan negara, namun perbedaannya terletak pada interpretasi dan penerapannya. Pada masa orde lama, Pancasila digunakan sebagai justifikasi politik; pada masa orde baru, Pancasila dijadikan dasar negara yang diakui oleh pemerintah; sementara pada masa reformasi, Pancasila diakui sebagai dasar negara yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah