Jawaban:

Malang (23/11) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengadakan Workshop Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Desa di Desa Sitiarjo, Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan untuk menyosialisasikan pengalaman - pengalaman terbaik pelaksanaan PPRG Desa yang Responsif Gender, meningkatkan komitmen penggerak Pengarusutamaan Gender (PUG) kabupaten, para pemangku kepentingan, serta para camat dan kepala desa dalam mendorong dan melaksanakan PPRG, serta meningkatkan komitmen dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan PUG dan PPRG desa.

“PUG adalah suatu strategi pembangunan agar tidak ada lagi kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. Melalui PUG kaum perempuan, laki - laki, kaum difabel, lansia, dan kelompok rentan lainya dapat memperoleh akses partisipasi kontrol dan manfaat dari pembangunan. PUG sudah sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan SDGs kesetaraan gender, dalam Perpres Stranas PUG, desa sudah menjadi salah satu lokus yang harus sudah punya RPJM desa yang responsif gender,” tutur Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari.

Penetapan kriteria Kabupaten Malang dan Desa Sitiarjo yang menjadi pilot model adalah pertama, Kabupaten Malang telah mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) minimal Madya. Kedua, tingkat isu kesenjangan dalam kategori Three Ends (Tiga Akhiri) cukup tinggi. Ketiga, IPM dan IDG rendah. Keempat, komitmen kabupaten cukup mendukung. Kelima, desa yang diutamakan adalah desa yang kepala desanya baru terpilih. Keenam, daerah yang rentan dalam isu dampak perubahan iklim.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 0rang peserta yang terdiri dari penggerak PUG provinsi dan kabupaten, Para Camat, Para Kepala Desa/ Sekretaris Desa, Wakil Asosiasi Kepala Desa, Wakil dari Perguruan Tinggi (PT) dan Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga masyarakat, dunia usaha, organisasi perempuan, dan Forum Anak. Selain Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari, narasumber lainnya yang hadir dalam kegiatan ini di antaranya Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Mursyidah; Sekretaris Bapeda, Anik Sugianti; Plt Kepala Dinas PPPA, Doddy Hardyoko; Kepala Desa Sitiarjo, Mamiek Misniati; dan Fasilitator atau Pakar Gender, Yusuf Supiandi.

“Saya berharap dengan adanya integrasi isu-isi gender dan RPJMDes ini nantinya dapat menjadi langkah akselerasi, guna mengurangi kesenjangan gender dalam rangka menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat”, ucap Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Mursyidah.

“Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desanya sesuai kewenangan desa dan perencanaan desa. Dengan begitu, diharapkan dapat memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan desa sebagai modal utama dalam pembangunan desa. Oleh karenanya, perencanaan harus berspektif gender karena bangunan budaya ditengah masyarakat kita masih menempatkan perempuan sebagai nomor dua. Kelompok perempuan seringkali diwakilkan oleh kelompok laki-laki dalam pengambilan keputusan pembangunan, karena masih kuatnya pandangan bahwa urusan pembangunan desa adalah urusan laki-laki,” jelas Sekretaris Bapeda, Anik Sugianti.

Selanjutnya, Kepala Desa Sitiarjo, Mamiek Misniati mempresentasikan praktik-praktik terbaik PPRG Desa Responsif Gender di desa dalam mengenali langkah kegiatan penyusunan PPRG Desa dan praktik-praktik terbaik selama proses penyusunan RPJMDes.

Penjelasan:

Semoga bermanfaat