Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peran daerah memiliki beberapa nilai utama, antara lain

1. Desentralisasi: peran daerah dalam NKRI adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan kebijakan dan pelayanan publik kepada masyarakat setempat.

2. Otonomi: peran daerah juga memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Terdapat dua jenis otonomi daerah, yaitu otonomi khusus dan otonomi umum, yang masing-masing memberikan kekuasaan pengambilan keputusan yang berbeda kepada daerah.

3. Pemberdayaan: peran daerah juga merupakan upaya untuk memungkinkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan memperkuat peran dan kewenangan kelompok-kelompok masyarakat, LSM dan lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat.

4. adalah pembangunan: peran daerah dalam NKRI juga menunjukkan komitmen Pemerintah untuk membangun daerah secara merata dan berkeadilan. Dalam hal ini, peran daerah meliputi pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya, dengan memperhatikan kepentingan dan potensi daerah.

5. Integrasi nasional Peran daerah dalam NKRI juga harus mencerminkan persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan persatuan dengan tetap menghormati dan mengakui keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat di daerah.