Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di wilayah Jawa Tengah, Indonesia, pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Sistem pemerintah Kerajaan Kalingga merupakan sistem monarki atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang disebut dengan sebutan Sri Maharaja.

Di dalam pemerintahan Kerajaan Kalingga, raja memiliki peran yang sangat penting dalam memerintah kerajaan. Namun, raja tidak dapat memerintah sendiri, ia membutuhkan bantuan dari para pejabat kerajaan yang berada di sekitarnya. Para pejabat kerajaan ini berasal dari keluarga bangsawan atau raja-raja kecil yang bergabung dengan Kerajaan Kalingga.

Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga juga didukung oleh Dewan Agung yang terdiri dari para pembesar kerajaan dan tokoh agama Hindu-Buddha. Dewan Agung memiliki peran penting dalam memberikan nasihat kepada raja dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

Selain itu, sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga juga mencakup sistem pajak yang dikenakan kepada rakyatnya. Pajak yang dikenakan terdiri dari pajak tanah, pajak air, pajak perdagangan, dan pajak lainnya. Pajak-pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan kerajaan, seperti membangun infrastruktur, memperkuat keamanan, dan memperluas wilayah kekuasaan.

Secara umum, sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga dapat dijelaskan sebagai sistem monarki dengan peran penting raja dan didukung oleh para pejabat kerajaan dan Dewan Agung. Sistem ini juga mencakup sistem pajak untuk membiayai keperluan kerajaan.