Penyelewengan terhadap landasan hukum kerja sama dan gotong royong di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya:

Korupsi: Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan etika dengan memanfaatkan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan korupsi dapat merusak kerja sama dan gotong royong antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau program.

Tidak transparan: Tidak transparannya suatu proyek atau program dapat mengakibatkan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kerja sama dan gotong royong tidak berjalan dengan baik.

Tidak adanya kesepahaman: Tidak adanya kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau program dapat mengakibatkan kerja sama dan gotong royong tidak efektif. Kesepahaman yang dimaksud di sini meliputi kesepahaman mengenai tujuan, waktu, biaya, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Tidak adanya regulasi yang jelas: Tidak adanya regulasi yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian dalam suatu proyek atau program. Hal ini dapat mengakibatkan kerja sama dan gotong royong tidak berjalan dengan baik.

Tidak adanya supervisi yang memadai: Tidak adanya supervisi yang memadai dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam suatu proyek atau program. Hal ini dapat merusak kerja sama dan gotong royong antara pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau program untuk memperhatikan landasan hukum kerja sama dan gotong royong serta menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaannya.