Jawaban:

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, negara perlu membuat ketentuan konstitusional tentang hak asasi manusia karena beberapa pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1.untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia karena tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);

2. manusia adalah makhluk sosial yang hak asasinya dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain

3. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun

4. manusia memiliki kewajiban dasar untuk menghormati hak asasi manusia lain

5. pemerintah, aparatus negara, dan pejabat publik wajib untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. Piagam HAM Indonesia memuat hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia, yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, keadilan, kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, keamanan, kesejahteraan, perlindungan dan pemajuan, dan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Ketiga, Ketentuan dalam Undang-undang organik. Undang-undang organik adalah peraturan undang-undang yang memuat penjabaran materi atau permasalahan UUD 1945. Ketentuan Undang-undang organik yang menjamin hak asasi manusia yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan mengarahkan masyarakat Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya merdeka untuk memeluk agama, menghormati, dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Sebagai warga negara yang beragama, maka setiap orang wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya tanpa mengganggu ibadah agama lain.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan berisi penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia. Hal ini tampak dari sikap saling menghargai satu sama lain.

Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Oleh karenanya, setiap orang harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti, suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat.

3. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan adalah salah satu cara agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang kuat. Meski memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda tidak kunjung membuat Indonesia berhenti untuk bersatu dan meraih cita-cita negara.

Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tapi justru dijadikan alasan untuk memiliki sikap persatuan.

4. Nilai Kerakyatan

Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Meski memiliki hak masing-masing, sebaiknya warga Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersama.

Hal ini ditujukan, karena masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan dan untuk menghargai pendapat satu sama lain.

5. Nilai Keadilan

Tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan. Tujuan itu ingin dicapai dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

Pasalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Nilai intrumental

Nilai instrumental berarti, nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah.

Nilai praksis

Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai praktis dari pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya.