1. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal

Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada konstitusi UUD 1945 yang diubah oleh Panitia Sembilan pada tahun 1959. Pada masa ini, Indonesia mengalami periode transisi dari sistem pemerintahan kolonial ke sistem pemerintahan nasional yang demokratis.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, terdapat tiga lembaga negara utama, yaitu:

1. Eksekutif: Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan negara dan menunjuk kabinet sebagai pembantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
2. Legislatif: Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. DPR bertugas untuk mengawasi pemerintahan, membuat undang-undang, dan menetapkan anggaran negara.
3. Yudikatif: Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal juga menjamin hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut masih terbatas dan diintervensi oleh pemerintah.

Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal berakhir pada tahun 1965 setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI yang memicu kudeta militer dan berakhirnya era demokrasi di Indonesia. Pada masa selanjutnya, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan sistem pemerintahan otoriter.

2. Jalannya pelaksanaan pemilihan umum pada 1955

Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilihan umum ini diadakan untuk memilih anggota-anggota Parlemen Indonesia yang akan menggantikan Dewan Konstituante dan menjadi penyusun UUD baru untuk Indonesia.

Berikut adalah jalannya pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955:

1. Pendaftaran partai politik: Pada tahun 1955, dibuka pendaftaran partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pendaftaran partai politik dilakukan selama dua bulan dan ditutup pada tanggal 31 Juli 1955. Terdapat 50 partai politik yang mendaftar, namun hanya 14 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi.
2. Kampanye politik: Kampanye politik dimulai pada bulan Agustus 1955 dan berlangsung selama 6 minggu. Partai politik berhak untuk melakukan kampanye di seluruh wilayah Indonesia.
3. Pemungutan suara: Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Terdapat 147 kursi DPR yang diperebutkan, dengan jumlah pemilih sekitar 29 juta orang.
4. Hasil pemilihan: Hasil pemilihan menunjukkan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) berhasil meraih 57 kursi, sementara Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan 39 kursi. Partai-partai lainnya meraih kursi yang lebih sedikit.
5. Sidang Parlemen Pertama: Setelah pemilihan umum, terpilihlah 236 anggota Parlemen Indonesia, dengan 147 di antaranya merupakan anggota DPR. Parlemen pertama ini resmi dilantik pada tanggal 15 Desember 1955.

Meskipun terjadi beberapa insiden kekerasan dan intimidasi selama masa kampanye dan pemungutan suara, namun pemilihan umum pada tahun 1955 dianggap berhasil dan demokratis. Pemilihan umum ini merupakan tonggak awal dalam perjalanan demokrasi Indonesia dan menjadi momentum penting dalam sejarah politik Indonesia.