Jawaban:

UU No. 26 Tahun 2000 bertujuan untuk memastikan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini antara lain:

1.Pembentukan Pengadilan HAM: Undang-undang ini menetapkan pembentukan Pengadilan HAM sebagai lembaga yang berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pengadilan HAM memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

2.Jenis Pelanggaran HAM: UU No. 26 Tahun 2000 mengidentifikasi dan menetapkan berbagai jenis pelanggaran HAM yang dapat diperkarakan di Pengadilan HAM. Hal ini termasuk pelanggaran HAM berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.

3.Tata Cara Pengadilan: Undang-undang ini menjelaskan tata cara dan prosedur pengadilan di Pengadilan HAM, termasukmengenai tindakan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Prosedur yang diatur dalam undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip hukum acara yang adil dan objektif.

4.Perlindungan Hak-hak Korban: UU No. 26 Tahun 2000 memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak korban pelanggaran HAM. Hal ini termasuk perlindungan terhadap keselamatan, perlindungan identitas, pemulihan, dan kompensasi bagi korban.

5.Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM: Undang-undang ini memberikan wewenang kepada lembaga penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran HAM untuk melakukan penyelidikan secara independen dan obyektif terhadap kasus-kasus yang dilaporkan.