3) Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

4.) Penyimpangan dan upaya mengganti ideologi Pancasila pada awal kemerdekaan (1945-1959), antara lain adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII, pemberontakan RMS, pemerontakan APRA, pemberontakan PRII dan Permesta.

5.) Ideologi terbuka tidak dapat dibenarkan, melainkan sebagai kebutuhan. Ideologi tertutup merupakan ajaran yang menentukan tujuan dan norma politik maupun sosial yang benar dan tidak dapat dipersoalkan lagi.

6.) Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan syatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7.) Sifat-sifat Kedaulatan · 1. Permanen · 2. Asli · 3. Bulat · 4. Tidak terbatas.

8.) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;

Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;

#samasamabelajaryaa