Jawaban:

Benar, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga oleh lembaga-lembaga negara lainnya seperti lembaga legislatif (DPR dan DPD) yang membuat undang-undang, serta lembaga yudikatif (Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lainnya) yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan putusan atas sengketa hukum di negara tersebut. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan pengelolaan kekuasaan negara, dan harus saling bekerja sama dan mematuhi prinsip checks and balances untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara adil dan berkeadilan.