Jawaban:

Menurut UUD 1945, kekuasaan pemerintahan negara untuk pengusulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dalam Pasal 8C ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan yang merugikan negara. Pemberhentian ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mendapat persetujuan dari lebih dari 2/3 dari jumlah anggotanya. Kemudian pengusulan pemberhentian diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan. Jika dinyatakan bersalah, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya.