Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yaitu: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan dasar bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola negara.

Permasalahan keadaran pembayaran pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang bekerja atau memiliki penghasilan. Pajak inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika terjadi keadaran dalam pembayaran pajak, maka akan terjadi kekurangan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat mengganggu prinsip keadilan sosial yang merupakan salah satu sila Pancasila.

Selain itu, keadaran dalam pembayaran pajak juga dapat mengganggu prinsip persatuan Indonesia. Pembayaran pajak yang tidak adil akan menimbulkan ketidakseimbangan pembagian keuntungan di antara warga negara Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak puas dan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat, yang dapat menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik di tengah masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan keadaran pembayaran pajak, diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi dan terpadu. Pemerintah dapat menerapkan sistem pembayaran pajak yang lebih transparan dan terbuka, serta meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga upaya pengawasan dan penegakan hukum bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan penuh. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut dapat terjaga dan diwujudkan dalam kehidupan bermmasyarakat