Ya, penggunaan drone diatur dalam hukum internasional. Beberapa aturan yang mengatur penggunaan drone adalah Konvensi Chicago 1944, Pasal 51 Piagam PBB, dan beberapa prinsip dasar PBB (secara tersirat).

Pembahasan:

Dronemerupakan pesawat tanpa awak berukuran kecil yang dioperasikan denganremote control dan digunakan untuk berbagai kepentingan. Ada yang digunakan dalam hal pemotretan, demografi, atau bahkan kepentingan politik. Terkait kepentingan politik, sudah banyak negara yang menggunakan drone sebagai senjata dalam menghadapi konflik dan peperangan. Ada yang digunakan sebagai alat mata-mata, ada juga yang dipersenjatai dengan rudal.

Tentu untuk menunjang perdamaian, penggunaan drone ini harus diatur secara internasional. Oleh karena itu, ada aturan yang menunjang hal tersebut, salah satunya Konvensi Chicago 1944.Dalam konvensi itu dinyatakan bahwa penggunaandronelegal digunakan jika sudah mendapat izin dari negara terkait dan jenis drone tersebut adalahdrone sipil (hanya untuk pemotretan). Lalu bagaimana dengan drone khusus negara? Yaps, jika kita menilik prinsip dasar PBB, senjata seperti drone bebas digunakan jika dalam keadaan darurat.

Adapun beberapa poin yang bisa diterangkan yaitu:

• Penggunaan droneyang harus meminta izin secara legal diatur dalam Konvensi Chicago 1944 adalahdrone sipil.
• Jika menilik pasal 51 Piagam PBB, penggunaan senjata seperti drone negara yang melewati batas ke negara lain bisa digunakan tanpa izin dengan tujuan perlindungan dan kemanusiaan serta harus menunjukan bukti kepentingan yang ingin dilakukan oleh negara tersebut.
• Penggunaan droneharus memegang teguh prinsip dasar PBB sepertiself defense, humanitarian intervention, teritorial integrity, dan limitation.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari ebih lanjut tentang prinsip dasar PBB yomemimo.com/tugas/8928543

#SolusiBrainlyCommunity