Penjelasan:

Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019 adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran, pengawasan, dan perizinan produk kosmetik. Sanksi hukum yang mungkin dikenakan jika melanggar peraturan ini dapat bervariasi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa sanksi yang mungkin diterapkan:

1. Peringatan: BPOM dapat memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

2. Denda Administratif: Jika pelanggaran yang dilakukan tergolong serius, BPOM dapat memberikan denda administratif kepada pelaku usaha. Besaran denda administratif ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkannya.

3. Penarikan Produk: BPOM dapat menginstruksikan penarikan produk kosmetik yang melanggar peraturan dari peredaran. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kualitas, atau labeling yang ditetapkan.

4. Pembekuan Izin: Jika pelaku usaha secara berulang kali melanggar Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019, BPOM dapat memutuskan untuk membekukan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Pembekuan izin ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

5. Pembatalan Izin: Jika pelaku usaha terbukti melanggar peraturan secara serius atau berulang kali, BPOM dapat memutuskan untuk membatalkan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Pembatalan izin ini akan menghentikan kegiatan usaha yang berkaitan dengan produk kosmetik yang melanggar peraturan.

Penting untuk diingat bahwa sanksi yang dijatuhkan tergantung pada keputusan BPOM dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, sejarah pelanggaran, dan kebijaksanaan BPOM dalam penegakan hukum.