Jawaban:

"Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" atau disingkat dengan "BPUPKI",

namun sebetulnya nama asli lembaga ini tidak mencakup "Indonesia".Alasannya yaitu,

karena badan ini dibentuk oleh komando Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya mempunyai wewenang di Jawa.

BPUPK mempunyai anggota total 67 orang, yang terdiri dari:

60 orang anggota aktif, yaitu tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua wilayah dan aliran,

dan 7 orang anggota istimewa merupakan perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang,

namun wakil dari bangsa Jepang ini tidak memiliki hak suara (keanggotaan mereka merupakan keanggotaan pasif,

yang maknanya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPK hanya sebagai pengamat).

Penjelasan:

BPUPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan oleh pemerintahaan pendudukan militer Jepang,

pendirian badan ini telah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, namun badan ini baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, yang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai.

Jepang membentuk BPUPKI sebagai langkah awal pebuktian janji Jepang atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Tugas utama BPUPKI ada dua, yaitu:

• Membentuk dan merencanakan organisasi pemerintah nasional yang akan menerima kemerdekaan dari pihak Jepang
• Membentuk rancangan UUD untuk negara Indonesia merdeka.

Sesuai dengan namanya, tugas BPUPKI yakni untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

Ketua BPUPKI ialah Dr. K R T Radjiman Wedyodiningrat,

Ketua Muda ialah Ichibangase (anggota luar biasa Tokubetsu Lin)

Ketua Muda R P Soeroso.

Kemudian, Anggota BPUPKI terdiri dari 60 orang tokoh- tokoh utama pergerakan Nasional dan 7 anggota perwakilan dari Jepang.

Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada 29 Mei - 1 Juni 1945.

Kemudian, sidang kedua BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 dalam rangka membahas rencana undang-undang dasar,

termasuk pembentukan Panitia Perancangan Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno.

Hasil keputusan sidang BPUPKI yang kedua, yakni sebagai berikut:

1. Rencana Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka
2. Piagam Jakarta menjadi pembukaan Hukum Dasar. Kemudian, pembukaan Hukum Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan.
3. Pada alinea ke-4, kata Hukum Dasar diganti menjadi Undang-undang Dasar.
4. Kalimat '..berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,' diganti menjadi 'berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.'
5. Di antara kalimat 'Permusyawaratan perwakilan' dalam Undang-undang Dasar ditambah dengan garis miring (/).

Untuk lebih memahami tentang BPUPKi dapat disimak di link berikut:

yomemimo.com/tugas/117164

yomemimo.com/tugas/1900462

#BelajarBersamaBrainly