Institusi negara yang setara dengan kementerian mungkin memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda dalam hal pengambilan keputusan; sesuatu yang bergantung pada aturan dan peraturan khusus mereka. Keputusan yang diambil oleh entitas tersebut hanya akan berlaku jika ada otorisasi eksplisit yang diberikan dalam peraturan atau regulasi tersebut. Jika hal ini tidak diatur dengan jelas, putusan tersebut mungkin kurang kuat dibandingkan dengan putusan dari jabatan yang lebih tinggi seperti kementerian. Untuk memastikan keluaran dari kedua belah pihak memiliki dukungan hukum yang nyata, diperlukan penilaian yang hati-hati terhadap kerangka peraturan yang berlaku.