Jawaban:

Pemilu 1955 menjadi ajang pembuktian Indonesia sebagai negara demokratis. Pemilu adalah syarat satu negara dikatakan demokratis. Ada pula kebanggan nasional yang muncul dari Pemilu ini, karena Indonesia bisa membuktikan di depan mata dunia bahwa dirinya sudah matang sebagai bangsa.

Selain itu, Pemilu 1955 juga ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik usai ada peristiwa meriam diarahkan ke istana kepresidenan pada 17 Oktober 1952 dan ketidakstabilan demokrasi liberal kala itu.

Sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah sudah menyatakan keinginannya untuk menggelar Pemilu. Pada Maklumat X atau maklumat Wakil Presiden Moh Hatta tanggal 3 November 1945, tercantum anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Disebutkan di situ, Pemilu akan diselenggarakan pada Januari 1946 namun gara-gara kondisi tidak stabil, ancaman agresi militer, dan ketidaksiapan negara, maka Pemilu tertunda sampai nyaris satu dasawarsa.

Memang secara nasional, Pemilu 1955 adalah yang pertama. Akan tetapi pada 1946 pemilu legislatif regional sudah digelar di Kediri dan Surakarta. Pemilu juga digelar pada 1951 dan 1952 di Minahasa, Sangir-Talaud, Makassar, dan Yogyakarta. Pemilu-pemilu ini menjadi rujukan Pemilu skala nasional.

Penghitungan daftar pemilih tetap dimulai pada Mei 1954 dan selesai pada November 1954, alias enam bulan saja. Terhitung jumlah daftar pemilih tetap adalah 43.104.464 orang dari 77 Juta jumlah penduduk kala itu. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) mengumumkan pada April 1955, Pemilu Parlemen akan digelar pada 29 September 1955, dan Pemilu Konstituante akan digelar pada 15 Desember 1955.

Pemilu benar-benar terlaksana. 39 Juta orang mendatangi TPS. Pada Pemilu DPR, ada 37.875.299 orang menggunakan hak pilihnya, atau 87,65% dari 43.104.464 daftar pemilih tetap. Dari 87,65% itu, ada 91,54% suara sah. 6% Yang tak menggunakan hak suaranya meliputi orang yang sangat tua dan sangat sakit, juga warga yang terancam keamanannya. Ada 2,5% yang tak menggunakan hak pilihnya karena meninggal dunia. Ada pula kelompok-kelompok kecil yang bersifat anarko-komunis secara sadar menolak Pemilu, yakni Suku Samin di Jawa Tengah, sisa-sisa PKI Lokal di Sumatera Barat, dan kelompok Si Raja Batak, serta kelompok-kelompok keagamaan di berbagai wilayah.

Pemilu Parlemen memperebutkan 257 kursi di DPR, diikuti 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48 calon perorangan. Pemilu Konstituante memperebutkan 514 kursi, diikuti 39 partai politik, 23 organisasi dan 29 perorangan. Pemilu ini memunculkan empat besar partai pemenang, yakni juara pertama PNI, disusul Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI.

Penjelasan:

thank u