Jelaskan makna kebebesan berserikat dan mengeluarkan pendapat

Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka, tidak doktriner dan dogmatik. Sila-silanya terhubung satu dengan lainnya secara organis, saling menghidupi dan saling memberi makna. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terlepas satu dari lainnya. Penerapannya sangat kontekstual, dinamis dan aktual. Tidak tersedia rumus siap pakai, instan dan selalu sama, untuk memformulasikan sebuah kebijakan tertentu. Diperlukan dialog terus-menerus di dalam masyarakat, langsung ataupun dalam perwakilan,  untuk memperoleh sikap atau posisi yang sesuai dalam koridor nilai-nilai Pancasila.Dalam latar belakang demikian itulah pengaturan kebebasan berserikat harus dimaknai. Pasal 28 UUD menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu diatur dengan undang-undang, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (5). Di pihak lain, Pasal 28I ayat (1) konstitusi menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Prinsip-prinsip itu jelas menyatakan bahwa UUD 45 menghormati kebebasan nurani yang merupakan forum internum (dimensi internal) seseorang sebagai non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Prinsip ini merupakan batas yang prinsipil dalam mengatur hak-hak kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.