Penjelasan:

Sejarah VOC Belanda

Vereenidge Oostindische Compagnie atau yang sering di katakan VOC adalah Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Kongsi dagang asal Belanda ini telah mengambil alih aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur.

Dinamakan Hindia Timur karena diwilayah barat ada juga yang disebut persekutuan dagang Hindia Barat yang bernama Geoctroyeerde Westindische Compagnie. Rakyat Indonesia kala itu menyebut VOC dengan sebutan Kompeni. Pemanggilan itu didasari dari kata Compagnie. Pemerintahan Belanda mendukung kelancaran usaha VOC di Indonesia dan dapat melaksanakan tugasnya secara leluasa, maka VOC memiliki beberapa hak istimewa ( Hak Octroi), yaitu :

1.Hak monopoli perdagangan

2.Hak mencetak dan mengedarkan uang

3.Hak mengangkat dan memperhentikan pegawai

4.Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja

5.Hak memiliki tentara sendiri

6.Hak mendirikan benteng

7.Hak menyatakan perang dan damai

8.Hak mengangkat dan memperhentikan penguasa-penguasa setempat.

9.Hak menjalankan kekuasaan kehakiman

Dengan adanya hak istimewa ini, VOC dapat berkembang dengan pesat. Untuk mengusung kepentingan VOC diangkatlah gubenur jendral VOC yang pertama yaitu Pieter Both (1610-1614). Pieter Both saat itu memiliki pandangan bahwa Jayakarta adalah sebuah kota yang strategis. Pada tahun 1611 Jayakarta jatuh ketangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia dan menjadi pusat kekuasaan VOC pertama di Indonesia

Tujuan Dibentuknya VOC :

*Menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang ada sebelumnya sehingga sanggup memperoleh kentungan maksimal.

*Memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap persaingan dengan para pedagang bangsa Eropa lainnya

*Untuk memonopoli perdagangna di wilayah Nusantara

*Membantu dana pemerintah Belanda menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.

Politik Ekonomi VOC yang Diterapkan di Indonesia

Cara yang digunakan VOC untuk mendapatkan keuntungan besar adalah dengan cara melakukan monopoli perdagangan. Maka dari itu VOC melakukan pemberlakuan beberapa peraturan dalam menjalankan niatnya tetapi sangat memberatkan masyarakat Indonesia asli. Peraturannya tersebut di antara lain:

*Verplichte Leverantie : Memaksa masyarakat Indonesia asli untuk menjual hasil bumi seperti lada, kapas, kayu manis, gula, beras, nila, dan hewan ternak dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak VOC. Pemberlakuan peraturan ini memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi hanya kepada pedagang-pedagang VOC.

*Contingenten : Kewajiban rakyat untuk membayar pajak hasil bumi mereka.

*Ektripasi : Hak VOC untuk mengatur peredaran bahan rempah dengan cara menebang pohon rakyat agar harga tidak merosot tajam

*Pelayaran Hongi : Pengawasan perdagangan menggunakan perahu kora-kora untuk menghalangi terjadinya penyelundupan dan pasar gelap. Bagi yang melanggar VOC akan menyita barang dagangannya, pelaku akan dipenjara, dijual ke pasar, bahkan terkadang ada yang dibunuh.

*Preanger Stelsel : Peraturan ini juga disebut Sistem Priangan. Sistem ini diterapkan di wilayah Priangan pada tahun 1677-1871. Peraturan ini menjelaskan wajib pajak harus membayar pajak bukan berbentuk uang tetapi dalam bentuk hasil bumi yang setara dengan nilai pajak. Bagi yang tidak mempunyai lahan wajib bekerja di lahan milik VOC dengan sistem kerja paksa atau rodi tanpa upah.

Penerapan Politik Ekonomi VOC di Indonesia adalah hasil bumi Indonesia menjadi kebanggaan di pasar Internasional khususnya Eropa. Dampak negatifnya terjadi penindasan bagi rakyat Indonesia asli. Dampak positif bagi VOC adalah mereka mendapat keuntungan sebesar-besar untuk mengisi kas pemerintah Belanda.