Jawaban:

umusan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 merupakan rumusan yang singkat dan hanya garis besar saja. Hal ini dikarenakan UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang hanya berisi aturan-aturan dasar penyelenggaraan bernegara termasuk aturan dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Uraian lengkap mengenffl hak dan kewajiban warga negara selanjutnya tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun berdasar ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 tersebut kita dapat mengklasifikasikan hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang:

A. Hak dan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan  tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum dan pemerintahan di Indonesia.Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke-pendudukan.  

Contoh hak dan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan adalah:

hak untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan;hak untuk mengajukan banding, kasasi dan grasi;masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;masyarakat berkewajiban ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana; dan/atau fasilitas pelayanan publik;setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan;setiap pendudukan wajib melaporkan setiap peristiwa kepen-dudukan yang dialaminya.