Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Kesadaran Hukum.

Penjelasan:

Indonesia merupakan Negara hukum. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hukum dibuat memiliki tujuan, salah satu tujuan dibuatnya suatu aturan hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Agar tujuan nasional sebagaimana di atur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, oleh karena itu pelaksanaan Undang-Undang harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan.

Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, dimana  setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konsitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya.

Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami mempunyai kesadaran hukum serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu harus diimbangi dengan  pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk itu juga dibutuhkan adanya

“kesadaran berkonstitusi” warga negara, tidak saja untuk melaksanakan peraturan  perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan UUD 1945, tetapi  juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang undangan, kebijakan maupun tindakan penyelenggara negara.

Fungsi kontrol dari masyarakat diperlukan beriringan dengan  penerapan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem ketata negaraan. Hal itu karena antara UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, kebijakan serta tindakan penyelenggara negara, terdapat jarak yang memungkinkan adanya bias, bahkan pertentangan dalam pelaksanaan UUD  1945.

Pelajari Lebih Lanjut:

1. Menumbuhkan kesadaran konstitusi yomemimo.com/tugas/7095297
2. Hambatan dalam membangkitkan kesadaran hukum yomemimo.com/tugas/9082995
3. Fungsi Kesadaran Hukum yomemimo.com/tugas/8683323

Detail Jawaban:

Kelas: SMP

Mapel: PPKn

Bab: 2

Kode: 12.2.1

#JadiRangkingSatu