Jawaban:

Pemerintah perlu segera merehabilitasi mental warga Dayak dan Madura untuk menyelesaikan Kasus Sampit, Kalimantan Tengah. Untuk itu, diperlukan figur-figur yang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan para tokoh adat Dayak (demang) dan Madura. Di lain pihak, hak warga Madura atas tanah yang telah dilindungi harus dilindungi secara hukum.

Hal itu disampaikan Anggota PDI Perjuangan Teras Narang kepada pers usai menjadi pembicara pada diskusi “Mencari Masalah dan Solusi Sampit” di Jakarta Rabu (21/3) sore. Hadir sebagai pembicara lain tokoh masyarakat Dayak Utami Swari Dewi, tokoh masyarakat Madura Soejono Atmonegoro dan Koordinator Kontras Mularman.

Narang menekankan, pemerintah belum melakukan langkah-langkah penyelesaian secara komprehensif dalam mengatasi pertikaian antar-etnis yang makin melebar wilayahnya itu. Sebagaimana diberitakan, Mendagri melakukan pendamaian dua pihak yang berseteru. ”Itu terlalu dini,” kata dia.

Lebih lanjut Narang mengakui, masih ada nuansa politis dalam penyelesaian Kasus Sampit. ”Kalau eksekutif tidak mampu memfasilitasi, ya mundur,” tegas dia.

Langkah utama pemerintah, katanya, yaitu merehabilitasi mental masyarakat pasca-konflik, sebelum melakukan rekonsiliasi dua pihak yang bertikai. Meski memerlukan waktu yang lama, Nerang optimis warga Madura dan Dayak dapat berdamai kembali.

Selain itu Narang menyayangkan sikap pengusaha pemegang Hak Penguasaan Hutan di Kalimantan Selatan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi. ”Dari ratusan pemilik HPH tidak peduli kasus Sampit,” kata dia.

Sementara itu Koordinator Kontras menyatakan, selama problem makro pada elit politik belum terselesaikan, maka konflik semakin kompleks. ”Masyarakat jangan gampang terprovokasi,” katanya mengingatkan. (Jhonny Sitorus)