Jawaban:

Bab I: Bentuk dan Kedaulatan                                

Pasal 1: Bentuk dan Kedaulatan Negara

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 2: Struktur dan Anggota MPR

Pasal 3: Wewenang MPR

Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pasal 4: Fungsi Eksekutif Presiden

Pasal 5: Fungsi Legislatif Presiden

Pasal 6-6A: Pemilihan Presiden dan Pemilu

Pasal 7-7C: Periode Jabatan Presiden dan Kemungkinan Pelengseran

Pasal 8: Situasi Presiden dan atau Wakil Presiden Lengser

Pasal 9: Sumpah Presiden

Pasal 10: Presiden sebagai Panglima Militer Tertinggi

Pasal 11: Presiden sebagai Kepala Negara dalam Relasi Internasional

Pasal 12: Keadaan Bahaya

Pasal 13: Fungsi mengangkat dan menerima duta

Pasal 14: Fungsi memberikan grasi dan rehabilitasi, serta amnesti dan abolisi

Pasal 15: Fungsi memberi gelar, tanda jasa, dan tanda

Pasal 16: Dewan Pertimbangan Presiden

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung [dihapus dengan Amandemen IV]

Bab V: Kementerian Negara

Pasal 17: Kementerian Negara

Bab VI: Pemerintah Daerah

Pasal 18-18B: Definisi, Struktur, dan Fungsi Kerja Pemerintah Daerah

Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pasal 19: Pemilu DPR dan Rapat Tahunan

Pasal 20: Fungsi Legislatif DPR

Pasal 20A: Fungsi-fungsi Lain DPR

Pasal 21: Fungsi Legislatif DPR (2)

Pasal 22: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Pasal 22A: Tata Cara Pembentukan Undang-undang

Pasal 22B: Pemberhentian Jabatan Anggota DPR

Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pasal 22C: Pemilu DPD dan Rapat Tahunan DPD

Pasal 22D: Fungsi Kerja DPD terkait Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Bab VIIB: Pemilihan Umum

Pasal 22E: Pemilihan Umum

Bab VIII: Hal Keuangan

Pasal 23: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 23A: Pajak dan Pungutan Lain

Pasal 23B: Macam dan Harga Mata Uang

Pasal 23C: Pengaturan Keuangan Negara Lainnya

Pasal 23D: Bank Sentral

Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 23E: Fungsi Tugas BPK

Pasal 23F: Anggota BPK

Pasal 23G: BPK Pusat dan Daerah, dan pengaturan lainnya.

Bab IX: Kuasa Kehakiman

Pasal 24: Fungsi Tugas dan Struktur Kuasa Kehakiman

Pasal 24A: Mahkamah Agung dan Hakim Agung

Pasal 24B: Komisi Yudisial

Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi

Pasal 25: Syarat-syarat Pengangkatan Hakim

Bab IXA: Wilayah Negara

Pasal 25A: Wilayah Negara

Bab X: Warga Negara dan Penduduk

Pasal 26: Kewarganegaraan

Pasal 27: Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara

Pasal 28: Kemerdekaan Berkumpul dan Berpendapat

Bab XA: Hak Asasi Manusia

Pasal 28A: Hak Hidup

Pasal 28B:n Hak Berketurunan dan Hak Anak

Pasal 28C: Hak Mengembangkan Diri dan Masyarakat

Pasal 28D: Hak Kesetaraan Hukum, Pekerjaan, Politik, dan Kewarganegaraan.

Pasal 28E: Hak Kebebasan Beragama dan Berkumpul

Pasal 28F: Hak Komunikasi

Pasal 28G: Hak Perlindungan Diri

Pasal 28H: Hak Kesejahteraan dan Hak Milik

Pasal 28I: Hak Hidup, Hak Bebas dari Diskriminasi, Hak Berbudaya, dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 28J: Batas Hak Asasi Individu

Bab XI: Agama

Pasal 29: Agama

Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara                

Pasal 30: Pertahanan dan Keamanan Negara: Tentara Nasional Indonesia dan Polisi

Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31: Hak atas Pendidikan, Sistem Pendidikan, Anggaran Pendidikan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Bernilai Keutamaan.

Pasal 32: Kebudayaan Nasional dan Bahasa Daerah

Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 33: Asas Perekonomian Nasional

Pasal 34: Jaminan Sosial

Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Pasal 35-36C: Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

Bab XVI: Perubahan UUD        

Pasal 37: Peraturan untuk Amandemen UUD

Aturan-aturan Peralihan        

Pasal I-III: Mengatur Masa Peralihan dalam lembaga negara akibat dari Amandemen IV

Aturan-aturan Tambahan      

Pasal I-II: Tugas MPR dan Struktur UUD hasil Amandemen IV

Naskah lengkap UUD 1945 hasil keempat amandemen ini dapat dicari di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat