Pejabat negara yang mendapatkan kewenangan dari presiden

1
Sekolah Menengah AtasPpkn 5 poin


Tugas pejabat negara yang mendapat pelimpahan pengelolaan keuangan negara
Tanyakan detil pertanyaan Ikuti tidak puas? sampaikan! dari Finayatul98 01.12.2015
Jawabanmu

varlord Si Hebat

Kelas : XII (3 SMA)
Pelajaran : PPKN
Kategori : Tugas Pejabat Negara
Kata Kunci : Keuangan, Kementrian, Lembaga



Berdasarkan ketetapan UU No. 17 Tahun 2003, terdapat 3 pejabat negara yang mendapat pelimpahan kewenangan dalam mengelola keuangan negara, antara lain:

Kementrian Keuangan
Pimpinan Lembaga Negara
Kepala Daerah


KEMENTRIAN KEUANGAN, bertugas:

► Menyusun kerangka ekonomi mikro serta kebijakan fiscal.
► Menyusun RAPBN serta rancangan perubahan APBN.
► Mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.
► Melakukan perjanjian internasional yang berkaitan dengan keuangan.
► Melaksanakan pemungutan pendapatan negara sesuai dengan ketetapan UU.
► Melaksanakan fungsi sebagai bendahara umum dari negara.
► Menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
► Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan fiscal berdasarkan UU.

PIMPINAN LEMBAGA NEGARA, bertugas:

► Menyusun rancangan anggaran kementrian negara atau pun lembaga lain yang ia pimpin.
► Menyusun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan anggara.
► Melaksanakan anggaran kementrian negara atau lembaga lain yang ia pimpin.
► Melaksanakan pemungutan penerimaan negara yang bukan pajak serta menyetorkan pungutan tersebut ke kas negara.
► Mengelola utang juga piutang negara.
► Mengelola barang atau kekayaan milik negara sesuai dengan kewenangan kementrian atau lembaga negara yang ia pimpin.
► Menyusun serta menyampaikan laporan keuangan.
► Melaksanakan tugas lain sesuai ketetapan UU.

KEPALA DAERAH, bertugas:

► Menyusun serta melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan APBD.
► Menyusun RAPBD serta rancangan perubahan APBD.
► Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketetapan Perda.
► Melaksanakn fungsi sebagai bendara umum dari daerah.
► Menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD.