Saat Ratna seorang tunanetra, diberikan fasilitas khusus disabilitas agar tetap dapat mengikuti pemilu sebagai salah satu bagian dari aknya maka dalam hal ini  merupakan contoh aktualisasi dibidang Hak Asasi Manusia dalam haknya memilih dan dipilih.

Pembahasan

Kedaulatan bangsa Indonesia menganggap kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk dalam rangka memertahankan kedaulatan bangsa Indonesia adalah dengan adanya pemilihan umum yang dilakukan di berbagai tingkatan, dari tingkat desa hingga tingkat kepala negara. Setiap warga negara dijamin hak nya di dalam pemiihan umum dengan landasan-landasan sebagai berikut:

1. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

• Ayat 1: Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
• Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
• Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

2. Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

• Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Kemudian yang terakhir yang paling penting yaitu tertuang UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga dengan sangat jelas apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan Hak Suara kepada Ratna dan kaum disabilitas lainya telah sesuai dengan HAM dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelajari Lebih Lanjut

1. Materi tentang makna UUD 1945 pasal 33 yomemimo.com/tugas/18046386

2. Materi tentang pasal pasal 31 yomemimo.com/tugas/37551847

3. Materi tentang pasal 33 ayat 3 yomemimo.com/tugas/14605251

Detail Jawaban

Kelas: 10

Mapel: PPKn

Bab: Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945

Kode: 10.9.4

#TingkatkanPrestasimu