Jawaban:

Pertama, menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua, termasuk yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Tidak cukup menghukum korlap aksi pengepungan asrama mahasiswa yang ternyata kader parpol yang selama ini anti-pemerintah. Namun pemerintah perlu membubarkan ormas yang selama ini selalu mendengungkan propaganda rasis dan intoleransi.

Kedua, mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua yang ditengarai berasal dari kelompok "sakit hati politik" dan kelompok jaringan kepentingan asing. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas menegakkan hukum atas provokasi dan tindakan yang ingin memecah belah masyarakat.

Ketiga, menyelenggarakan dialog setara-partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua. Serta, mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua.

Keempat, berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial dasar masyarakat Papua. Pemerintah wajib meninggalkan paradigma politik yang menempatkan masyarakat papua sebagai objek eksploitasi sumber daya alam.

Kelima, menurunkan tensi kebijakan militerisme dalam penanganan Papua. Militerisme hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militan dari kelompok-kelompok yang menolak kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat.

Penjelasan:

Semoga Membantu