Masa awal kemerdekaan

Masa kemerdekaan Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Saat itu, Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia.

Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan.

Beberapa permasalahan yang terjadi terkait penerapan Pancasila di masa kemerdekaan adalah:

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri.

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 18 September 1948 yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis.

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) sebagai gerakan protes ke pemerintah pusat.

Masa Orde Lama

Masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan peralihan warga Indonesia dari yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka.

Keberadaan Pancasila sempat mengalami polemik, karena ada sebagian masyarakat yang setuju dan sebagian lain merasa keberatan.

Salah satu tindakan penyimpangan terhadap Pancasila yaitu pemberontakan PKI oleh D.N. Aidit pada 30 September 1965. Tujuan pemberontakan tersebut untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis.

Masa Orde Baru

Masa Orde Lama kemudian digantikan dengan masa Orde Baru. Pada masa ini Soeharto sebagai Presiden RI memulihkan kembali beberapa kekacauan yang pernah terjadi.

Upaya pemulihan tersebut terlihat dari adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Pemilu, pendidikan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan pemerataan pembangunan.

Pada masa Orde Baru dasar landasan ideologis untuk mewujudkan pembangunan nasional yaitu Pancasila.

Upaya pemulihan yang dilakukan Soeharto mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meksi terus berupaya memulihkan kondisi negara dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, ditemukan beberapa masalah dalam pemerintahan Soeharto. Permasalahan tersebut seperti kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mebatasi hak berpendapat, dan adanya dwifungsi ABRI.

Masa reformasi

Setelah Soeharto mundur dari jabatannya, posisi tersebut digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, Presiden Habibie mengeluarkan UU Nomor 9 Tahn 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan lain-lain.

Hal tersebut sebagai upaya memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya. Selain itu Presiden Habibie juga memperbaiki sistem ekonomi dan mereformasi bidang politik dan hukum.

Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang.