Menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (hal. 387) yang disunting oleh S.F. Marbun dkk, sebagai salah satu realisasi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) serta Pasal 1 UUD 1945, pemerintah di daerah dilaksanakan melalui tri asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi (dekonsentrasi) dan asas tugas pembantuan.

Jadi, pasal pasal dalam UUD yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dgn sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalah Pasal 1 UUD 1945 dan termasuk realisasi dari Pasal 18 UUD 1945.

Semoga membantu ya!