jawaban

Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam praktiknya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara akan berlangsung secara tertib, aman serta bebas dari KKN. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, karena menjadi landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara.

Pembahasan

                        Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam praktiknya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara akan berlangsung secara tertib, aman serta bebas dari KKN. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, karena menjadi landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara.

                         Adapun pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, cita-cita dan tujuan nasional.

                         Berikut merupakan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 yang mana harus menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan negara :

a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

• Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
• Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
• Tidak memaksa warga Negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
• Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
• Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
• Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

b. Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab

• Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal.
• Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
• Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.

c. Nilai Sila Persatuan Indonesia

• Nasionalisme
• Cinta bangsa dan tanah air
• Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
• Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan ras, suku serta agama.
• Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan.

d. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan/Perwakilan

• Hakikat Sila ini adalah demokrasi dimana demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
• Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat.
• Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
• Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

e. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

• Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
• Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
• Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.