Jawaban:

1. Tidak, karena mengandung dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan atas bagian pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan penghancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945, mengamandemen sebanyak 9 pasal.

2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945, mengamandemen sebanyak 25 pasal.

3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945, mengamandemen sebanyak 23 pasal

4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945, mengamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Jumlah total pasal UUD 1945 dari hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal

Namun, jumlah nomor pasalnya tetap sama yaitu 37 (tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan).

Dengan perubahan tersebut, ada 71 ayat asli yang dipertahankan dari UUD 1945.

3. 1. TIdak melakukan pengubahan terhadap Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

1. TIdak melakukan pengubahan terhadap Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.2. Tetap melakukan pertahanan terhdap Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. TIdak melakukan pengubahan terhadap Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.2. Tetap melakukan pertahanan terhdap Negara Kesatuan Republik Indonesia3. Melakukan penegasan terhadap sebuah sistem pemerintahan presidensia

4. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.