Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut JDIH Komisi adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dasar Hukum:

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
• Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

JDIH Komisi menyelenggarakan tugas dan fungsi:

• perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Komisi;
• pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
• sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH Komisi;
• pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum;
• pengelolaan sarana dan prasarana JDIH Komisi di lingkungannya; dan
• pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Komisi.

semoga membantu