Jawaban:

Jawabannya Yg A

Penjelasan:

Praktek pembentukan Perpu di Indonesia dapat ditafsirkan dengan melihat unsur-unsur kegentingan yang memaksa dari perpu tersebut. Secara konstitusional Perpu merupakan produk hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUD 1945. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu sebagai pengganti undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 terkait Perpu ini adalah merupakan ketentuan yang tetap dipertahankan dalam beberapa kali proses amandemen UUD 1945. 

jadi DPR harus bekerja sama dengan presiden dalam membuat peraturan pengganti undang² . Tapi karena yang ditanya "bukan" ketentuan dalam peraturan itu maka jawabannya yang A , yang tidak melibatkan presiden