Jawaban:

Dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan ditemui banyak permasalahan, diantaranya:

1.Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun, pada 18 September 1948.

.Tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis.

2.Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya.

3.Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri.

4.Permerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat.

MASA ORDE LAMA

Penerapan Pancasila pada masa orde lama, terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin.

Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka.

Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan.

Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh D.N. Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis.

MASA ORDE BARU

Masa orde baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia.

Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun, diadakannya PEMILU, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan.

Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pemerintahan Soeharto, juga ditemui beberapa masalah, seperti kasus KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya dwifungsi ABRI.

Penjelasan:

maaf kalo salah..