urutan hierarki hukum yang benar menurut UU nomor 15 tahun

Berikut ini adalah pertanyaan dari felreiko pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

Urutan hierarki hukum yang benar menurut UU nomor 15 tahun 2019​ adalah

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Urutan hierarki hukum menurut UU nomor 15 tahun 2019​ adalah terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan

    Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penjelasan:

Berdasarkan  Pasal  22A  UUD  1945  setelah  perubahan  disebutkan bahwa ketentuan  lebih lanjut  tentang  tata cara  pembentukan  peraturan undang-undang  diatur dengan  undang-undang.  Sehubungan dengan hal tersebut telah  ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Pada tanggal 2 Okrober 2019 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, perubahan​ disebabkan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.

Perubahan di dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 adalah pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. Yaitu tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan, pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pelajari Lebih Lanjut :

Materi tentang Undang-undang yang mengatur hirarki peraturan perundang undangan di indonesia

yomemimo.com/tugas/26000984

Materi sistem hirarki perundang undangan indonesia

yomemimo.com/tugas/10491283

Materi pentingnya hirarki dalam peraturan perundang undangan

yomemimo.com/tugas/18011847

Detil Jawaban:

Kelas : SMA

Mapel : PPKn

Bab :

Kode :

#AyoBelajar

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh adihandono dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Sun, 20 Feb 22