1. beschikking adalah perbuatan hukum bersegi satu yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan. sifatnya menetapkan  bukan mengatur (regeling) seperti undang-undang, sehingga cakupannya juga terbatas. TAP MPR bersifat beschikking karena sifat formilnya berbentuk penetapan. namun secara materil Tap MPR itu lebih cenderung menampakan sebuah regeling.

2. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 telah mengatur bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. UU NO 12 tahun 2011 merupakan produk hukum (regeling) yang berisi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. di dalam UU ini dijelaskan secara rinci bagiama suatu peraturan perundang-undangan itu akan dibuat, kedududukannya, asas yang melandasi pembentukannya hingga bagaimana kekuatan mengikatnya. artinya adalah, UU ini berisi tentang dua hal yaitu subtansi terkait peraturan perundang-undangan dan teknis pembuatan.

4. sebelum amandemen, Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945  menyatakan“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004;

Tap MPR No. IV/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;