Jawaban:

asas-asas yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan :

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden (Perpres)

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing asasnya.

1. Kejelasan Hukum

Artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

☰

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

By Grace Eirin, Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:05 WIB

Asas-asas yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan.

Asas-asas yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan.

Selain mengatur urutan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing asasnya.

1. Kejelasan Hukum

Artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Baca Juga: Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.

3. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Harus Sesuai

Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya.

4. Dapat Dilaksanakan

Artinya bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan berlakunya peraturan di masyarakat.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Artinya peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Tujuannya supaya dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan

Artinya peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

7. Keterbukaan

Artinya peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

sekian terimakasih