1.Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD negara republik indonesia tahun 1945, secara singkat sebagai berikut: a.usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yg memuat bagian yg diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

2.Dalam melakukan perubahan tersebut, MPR menetapkan lima kesepakatan dasar, yaitu    

a.)TIdak melakukan pengubahan terhadap Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b.)Tetap melakukan pertahanan terhdap Negara Kesatuan   Republik Indonesia

c.)Melakukan penegasan terhadap sebuah sistem pemerintahan presidensia

d.)Melakukan penjelasan terhadap Undang Undang Dasar Negara Reblik Indonesia Tahun 1945 yang akan melakukan pemuatanterhadap berbagai maca hal normatif yang dimana akan termasuk ke dalam sebuah pasal-pasal atau yang selanjutnya disebut dengan sebutan batang tubuh

e.)Melakukan berbagai macam bentuk perubahan dengan cara menggunakan adendum

3.Berdasarkan konsep bahwa Perppu merupakan suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah maka kedudukan Perppu yang paling rasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar

4.Secara formal, Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif

5.akan terjadi masalah politik dan ekonomi

Penjelasan: