Tolong jawab yang bener yah kakak plis bantu ​

1. Undang-undang dasar
2. a. Semuanya akan ada perdamaian dan keadilan dan saling bertanggung jawab.
b. Akan terjadi pertengkaran atau perkelahian karna ketidak adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban
3. Pasal 3 ayat 1 (maaf klau salah)
4.

1.Perubahan Pertama UUD 1945
Perubahan terhadap Undang-Undang 1945 terjadi setelah berkumandangnya tuntutan reformasi, yang diantaranya berkenaan dengan reformasi konstitusi (constitusional reform).

2.Perubahan Kedua UUD 1945
Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilakukan pada substansi yang meliputi: 1). pemerintahan daerah, 2). wilayah negara, 3). warga negara dan penduduk, 4). hak azasi manusia, 5). pertahanan dan keamanan negara,6). Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dan 7). Lembaga DPR, Khususnya tentang keanggotaan, fungsi, hak, maupun tentang cara pengisianya.

3.Perubahan Ketiga UUD 1945
Perubahan ketiga UUD diputuskan pada rapat paripurna MPR-RI ke 7, tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan MPR-RI. Perubahan substansi amendemen ketiga meliputi: 1) kedudukan dan kekuasaan MPR; 2). Eksistensi negara hukum Indonesia; 3) jabatan presiden dan wakil presiden termasuk mekanisme pemilihan; 4) pembentukan lembaga baru dalam sitem ketatanegaraan RI; 5) pengaturan pasangan secara langsung oleh rakyat; 2). Sistem pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden atas kinerjanya, sebagai lembaga eksekutif yang tidak lagi kepada MPR. Karena MPR tidak lagi dimanifestasikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

4.Perubahan Keempat UUD 1945
Perubahan keempat terhadap UUD 1945 ini merupakan perubahan terakhir yang menggunakan Pasal 37 UUD 1945 pra-amandemen yang dilakukan oleh MPR. Ada sembilan item substansial pada perubahan keempat UUD 1945, antara lain: 1). Keanggotaan MPR, 2) pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, 3) kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, 4). Tentang kewenangan presiden, 5) hal keuangan dan bank sentral, 6) pendidikan dan kebudayaan, 7) perekonomian dan kesejahteraan sosial, 8) aturan tambahan dan aturan peralihan, dan 9). Kedudukan penjelasan UUD 1945.

Berkaitan dengan keanggotaan MPR dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini berarti tidak ada satupun anggota MPR yang keberadaanya diangkat sebagaimana yang terjadi sebelum amandemen, dimana anggota MPR yang berasal dari unsur utusan daerah dan ABRI melalui proses pengangkatan bukan pemilihan.

Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara terjadi perubahan yang mendasar, dimana setiap kebijakan presiden harus mendapat persetujuan atau sepengetahuan DPR. Dengan kata lain, perubahan keempat ini “membatasi” kewenangan presiden yang sebelumnya “mutlak” menjadi kewenangan dalam pengawasan rakyat melalui wakilnya, yaitu DPR. (sumber: Konstruksi Hukum HTN Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 karangan Titik Triwulan, SH, MH. tahun 2010).
5.
1. Tidak melakukan perubahan pada uud 1945
2. Tetap melakukan pertahanan pada Negara
3. Melakukan penegasan terhadap sebuah sistem di Indonesia
4. Melakukan penjelasan terhadap undang undang dasar negara Republik Indonesia
5. Melakukan berbagai perubahan dengan cara adendum

Jadikan jawaban tercerdas ya!