Pada saat Indonesia masih berstatus sebagai negara baru merdeka, Mohammad Hatta (Wakil Presiden pertama Indonesia) dan Sutan Sjahir (Perdana Menteri pertama Indonesia) menyadari bahwa Indonesia memerlukan suatu badan atau lembaga yang dapat mewakili aspirasi rakyat. Dengan ide tersebut, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945.

Atas pertimbangan politik agar Indonesia diakui sebagai negara yang demokratis yang memiliki aparatur lengkap, Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang memutuskan bahwa tugas KNIP berubah, dari pembantu presiden menjadi setara dengan presiden yaitu menyusun Undang-Undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dengan Dikeluarkannya maklumat tersebut maka dianggap menjadi awal lahirnya parlemen di Indonesia, sekaligus menjadi alasan diperingatinya Hari Parlemen Indonesia setiap tanggal 16 Oktober.