Berikut ini adalah pertanyaan dari dprchriatianyu pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama
3. jelaskan kronologis sidang panitia keci pada tanggal 13-16 juli 1945
4. jelaskan pentingnya konstitusu bagi suatu negara
5. jelaskan pentingnya UUD NRI Tahun 1945
6. mengapa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum di indonsia
7. jelaskan akibatnya jika UUD NRI Tahun 1945 tidak dipatuhi
8. mengapa setiap WNI harus berperilaku konstitusional sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945
9. jelaskan bahwa BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah indonesia
10 jelaskan sikap anggota BPUPKI dalsm mengatasi perbedaan dalam sidang
11. jelaskan sikap semangat kebersamaan anggota BPUPKI dalam sidang
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
1) Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2) Tugas Panitia Kecil Perancang UUD adalah merancang Undang-undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dianjurkan di rapat besar Panitia Perancang UUD. Hasil kerja panitia kecil ini kemudian disampaikan kepada Panitia Perancang UUD pada 13 Juli 1945.
3) -
4) Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara. Menurut pendapat Attamimi (1990: 215), suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan.
5) Arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah untuk mengatur norma-norma di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur, dan lainnya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupa kan sumber legitimasi atau lan dasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6) UUD 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, artinya setiap produk hukum harus berlandaskan UUD 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan UUD 1945.
7) Jika tidak ada UUD 1945 akan terjadi ketidakadilan, perpecahan sehingga timbul ketidakharmonisan dalam masyarakat. Perpecahan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat dapat menimbulkan terjadinya perang saudara yaitu perang yang terjadi diantara warga negara Indonesia itu sendiri.
8) -
9) -
10) -
11) -
Penjelasan:
Semoga membantu
Please, jangan dihapus
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh RaniyahFarah dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Mon, 21 Feb 22