Jawaban:

Sebenarnya ini merupakan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Penjelasan:

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu dijelaskan di Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

• Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.
• Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed justice denied, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.
• Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Asas yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan mempunyai maksud bahwa di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Dengan demikian berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.