Jawaban:

1),A. Historis dan Yuridis Formal Wawasan Nusantara

Untuk memahami proses pemikiran tentang wawasan nusantara perlu diadakan pendekatan secara Historis dan Yuridis. UUD 1945 tidak menentukan secara tegas mengenai batas-batas wilayah RI. Oleh karena itu, kita mengacu pada pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Pada zaman Hindia Belanda, keluarlah Ordenanzie (setingkat dengan UU) tentang Teritorial Zee En Maritime Krengen Ordenantie (ordenansi tentang laut territorial dan wilayah maritime). Dengan Ordenanzie ini ditentukan bahwa setiap pulau memiliki batas wilayah sendiri-sendiri dengan lebar 3 mil laut.

2).Karena Dalam Wawasan Nusantara Mengandung Aspek Kewilayahan,Aspek Sosial Budaya,Dan Aspek Kesejarahan.

3).Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.Aturan mengenai batas perairan atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia baru dikeluarkan pada tahun 1980, yaitu sepanjang 200 mil (321,8 km) yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia.

Penjelasan:

Semoga Membantu