Jawaban:

Pancasila yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia sebagai ideologi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ujian pada situasi sosial-politik dan kondisi zaman yang terus berubah. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menyiratkan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila diharapkan dapat berkembang dan membentuk dasar perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa untuk mencapai tujuan negara. Dalam praktik negara dan pemerintahan sejak orde lama, orde baru dan era reformasi, nilai-nilai filosofis Pancasila yang ada dipandang belum cukup untuk memiliki indeks penilaian untuk diimplementasikan dalam operasionalisasi aturan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, di mana interpretasi nilai-nilai Pancasila selalu berbeda -Berbeda dalam merumuskan kebijakan pemerintahan untuk setiap rezim pemerintah. Bahkan Pancasila selalu hanya digunakan sebagai “jargon” oleh setiap rezim yang berkuasa dalam mempertahankan kekuasaannya terhadap pihak-pihak yang kritis atau tidak sejalan dengan politik rezim yang berkuasa. Akibatnya, Pancasila selalu kehilangan esensinya, karena setiap rezim pemerintahan selalu membangun wacana sendiri tentang esensi makna Pancasila, yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya. Bahkan dalam masa-masa reformasi di Indonesia sejak 1998, Indonesia telah menjadi negara “Pancasila” yang berkedok Kapitalisme Liberal. Penerapan kebijakan pemerintahan neoliberal tidak pernah dipertanyakan, apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun kemudian, masalah otoriterisme gaya baru dan

korupsi gaya baru di era liberal muncul, sekali lagi nilai dan makna Pancasila kembali diinterrpretasikan untuk mengadaptasi sistem kapitalisme liberal saat ini. Metode dengan proses koalisi antara eksekutif dan partai politik di legislatif ditambah dengan dukungan “politik” dari pemegang modal kapitalis melahirkan koalisi untuk mengamankan kepentingan masing-masing, sebagai akibat dari legislatif dan eksekutif (Presiden) yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai perwakilan dari kekuasaan pemegang pemerintahan menjadi tidak efektif dalam menjamin kesejahteraan rakyat karena konflik kekuasaan pemerintah dengan kepentingan kapitalis yang telah mendukungnya