Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kedudukan diatas presiden karena Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan representasi/perwakilan dari rakyat Indonesia.

Penjelasan:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) disebutkan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dari penjelasan pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang Dasar 1945 tersebut  berarti bahwa sumber kekuasaan ada pada rakyat. Akan tetapi jumlah rakyat Indonesia  sangat besar, untuk itulah didalam  Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan suatu lembaga yang disebut  dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai perwakilan rakyat dalam lembaga tinggi negara, dan parisipasi rakyat dalam lembaga negara di dilaksanakan dalam pemilihan umum. Pasca amandement Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tiga perubahan mendasar tentang lembaga MPR yakni dari segi kedudukan sebagaimana diurakan diatas, dari segi keanggotaan, dan kewenangan.  Dari segi keanggotaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maka MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui Pemilu. Jika DPR dipilih melalui pemilu dengan basis partai, maka DPD yang merupakan wakil daerah dipilih melalui pemilu dari daerah-daerah yang bersangkutan. Perluasan keanggotaan MPR tersebut dimaksudkan agar perwakilan tidak hanya di terdiri dari unsur politik tetapi juga daerah, sehingga MPR betul-betul dianggap sebagai penjelmaan  

rakyat.

Pelajari Lebih Lanjut:

Materi tentang Fungsi MPR

yomemimo.com/tugas/1121192

Materi tentang fungsi presiden dan wakil presiden

yomemimo.com/tugas/13157534

Materi tentang kedaulatan rakyat

yomemimo.com/tugas/16015995

Detil Jawaban:

Kelas :SMA

Mapel :PPKn

Bab :  

Kode :  

#AyoBelajar