Jawaban:

Pemerintahan parlementer (1949-1959)

• Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1966)

• Pemerintahan orde baru (1965-1998)

• Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang)

Penjelasan:

• Pemerintahan Parlementer (1949-1959)

Parlemen mempunyai wewenang yang begitu vital dalam menentukan sistem negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstituante di tahun 1955.

Sistem demokrasi parlementer berakhir ketika Presiden Soekarno merilis Dekret Presiden pada 5 Juli 1959.

• Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1966)

Sistem presidensial ini ada karena UUD 1945 diberlakukan kembali. Sistem presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh presiden.

Saat itu MPR dan DPR baru mulai dibentuk dan belum menggunakan pemilihan umum. Selain itu, pembentukan MPR dan DPR ini juga sifatnya masih sementara. Di masa ini kekuasaan seolah berada sepenuhnya di tangan presiden, karena itulah dikenal juga dengan demokrasi terpimpin.

• Pemerintahan orde baru (1965-1998)

Di masa ini, UUD 1945 dan pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini juga pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan. Tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sayangnya di masa orde baru ini kekuasaan yang dimiliki presiden digunakan untuk menguasai politik.

• Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang)

Masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya agar terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat.

Di masa ini berlangsung pemilihan umum, seperti di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan selanjutnya di tahun yang akan datang. Pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004. Sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005.

Semoga Membantu ya