Jawaban:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas berbunyi: "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". ... Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

3. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

4. kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan

5. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

6. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapan pun, di mana pun dan kepada siapa pun. HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugrah yang dimiliki setiap manusia.

7. Tanggal 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat "BPUPKI") dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia" (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: dokuritsu junbi inkai Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

8. Nilai sila ketiga Pancasila

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan.

9. Sila pertama pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempermasalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.

10. sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia.

11. Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota.

12. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

14. Selain UUD 1945, Pemilihan Umum juga terdapat pada Pancasila terutama dalam sila keempat yang berbunyi " Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan"

15. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ikrar sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Sebagai warga negara yang baik, kamu wajib mengetahui lebih banyak perihal semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

16. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.

17. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.